Cakap Jaringan 5G, Indonesia Bisa Mencontoh Singapura

VIVA   –  Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan penerapan skema kerja serupa penggunaan spektrum frekuensi 5G untuk operator telekomunikasi. Skema ini telah diterapkan oleh Singapura, di mana operator yang mendapat jatah peruntukan spektrum frekuensi 5G dapat menggelar kerja sama wholesale dengan operator lain yang tidak mendapatkan spektrum.

Menurut Direktur Rumah Perombakan Kebijakan, Riant Nugroho, alokasi skala frekuensi 5G harus berupa ban yang lebar mendekati 100 MHz untuk satu operator. Sementara operator telekomunikasi yang mendapat alokasi spektrum frekuensi teknologi secepat peluru tersebut adalah mereka yang betul-betul mempunyai kemampuan menggelar infrastruktur 5G.

Baca: XL Axiata Uji Coba Teknologi 5G

Ia mengatakan, konsekuensinya tentu hanya tersedia satu atau beberapa operator saja yang mendapat jatah alokasi skala frekuensi teknologi secepat peluru itu. Sedangkan, operator telekomunikasi lain yang tidak mendapatkan alokasi dapat beroperasi sama secara wholesale dengan operator yang mendapatkan spektrum tersebut.

“Tentunya, kerja sama ini bisa dilakukan di seluruh wilayah layanan dan seluruh pita dalam IPFR (Izin Pita Frekuensi Radio). Besar seperti itu sudah diadopsi di Singapura. Kebijakan tersebut perlu agaknya kita pertimbangkan, sebab, penerapan 5G sebagai teknologi baru harus efisien, ” katanya, Sabtu, 26 Desember 2020.

Riant menilai kebijakan berbagi spektrum frekuensi sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kegiatan harus dioptimalkan agar mendukung alterasi digital di Tanah Air.

“Karena keterbatasan spektrum frekuensi untuk 5G, makanya UU Cipta Kerja membuka spectrum sharing terbatas untuk penerapan teknologi perdana. Seluruh sumber daya frekuensi dengan ada harus dioptimalkan guna menunjang transformasi digital, ” papar dia.

Mantan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi-Badan Regulasi Telekomunikasi Nusantara (KRT-BRTI) itu menegaskan bahwa vitalitas UU Cipta Kerja harus diturunkan secara lurus dan sinkron ke Rancangan Peraturan Pemerintah Pos, Telekomukasi dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang sekarang ini sedang dibahas.

Baca juga: Jangan Mendewakan Jaringan 5G

Riant menyoroti adanya penggolongan di RPP Postelsiar yang menyekat cakupan berbagi spektrum untuk implementasi teknologi baru. Ia menilai, Pasal 49 ayat 1 seharusnya pula membolehkan spectrum sharing untuk penerapan teknologi baru yang dilakukan di seluruh wilayah layanan dan seluruh ban yang tercantum di IPFR.

“Kerja sama spektrum saluran radio ini kan untuk penerapan 5G. Kalau tidak boleh dalam seluruh wilayah dan di seluruh pita IPFR, maka skala keekonomisan tidak akan tercapai. Yang dapat menikmati layanan 5G hanya asosiasi di sebagian wilayah. Dan ingat, 5G itu memerlukan investasi yang besar, ” jelasnya.

Director and Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, juga menyungguhkan ketersediaan spektrum frekuensi serta regulasi masih menjadi tantangan dalam menyelenggarakan jaringan  teknologi secepat peluru tersebut.

Menurutnya, teknologi generasi terbaru itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan 4G. Teknologi 5G membutuhkan investasi yang besar & ‘haus’ akan bandwidth , sehingga harus dipikirkan untuk dilakukannya spectrum sharing terhadap teknologi segar.