Facebook Mau Tuntut Thailand

VIVA   –  Facebook berencana mengambil tindakan hukum sesudah pemerintah Thailand memaksa mereka memblokir kelompok antipemerintah Royalist Marketplace yang dianggap kritis terhadap negeri Gajah Putih tersebut. Grup Facebook tersebut dibentuk pada April 2020 oleh Pavin Chachavalpongpun yang sudah mempunyai anggota lebih dari 1 juta orang.

Mengutip situs The Verge , Rabu, 26 Agustus 2020, Departemen Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand yang meminta Facebook yang memblokir kelompok itu karena dianggap ilegal, lantaran subversif dan pencemaran tanda baik kerajaan.

Baca:   Facebook dan India Main Mata soal Unggahan Anti-Islam

Di bawah hukum Thailand, memfitnah raja, ratu, atau pewaris kerajaan dapat dihukum penjara 15 tarikh. Hukum semakin banyak digunakan jadi alat politik, karena warga negeri Thailand biasa – serta negeri – dapat mengajukan tuntutan akan nama Raja. Meskipun demikian, beribu-ribu pengunjuk rasa telah turun ke jalan di ibu kota Bangkok, dalam beberapa hari terakhir, kira-kira menuntut reformasi.

“Permintaan seperti ini berat, melanggar norma hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada keahlian orang untuk mengekspresikan diri. Awak bekerja untuk melindungi dan membela hak-hak semua pengguna internet & bersiap untuk secara hukum mendatangi permintaan ini, ” demikian taat keterangan resmi Facebook.

Media sosial besutan Mark Zuckerberg itu juga mengatakan telah memiliki tekanan dari pemerintah Thailand untuk membatasi beberapa jenis pidato politik di negara itu, dengan negeri mengancam proses pidana terhadap peserta Facebook di Thailand.

Royalist Marketplace dimulai oleh Pavin Chachavalpongpun, seorang penghalang Thailand yang kini tinggal di Jepang. Baik Kementerian Ekonomi serta Masyarakat Digital Thailand maupun Pavin belum merespons tindakan hukum Facebook tersebut.

Tak cuma Thailand, Facebook juga menghadapi penjagaan dari Parlemen India, setelah suatu laporan baru dari Wall Street Journal pada pekan lalu mengungkapkan bahwa seorang politisi dari golongan yang berkuasa di India diizinkan untuk tetap di platform tersebut meskipun melanggar aturan ujaran kebencian ( hate speech ) Facebook.