Marak Pesan Antar Makanan, Bagaimana Higienisnya?

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, pertumbuhan layanan pesan antar makanan online terutama akibat pandemi menetapkan didukung oleh regulasi yang menjamin keamanan pangan.

Layanan pesan antar makanan memberikan opsi dan kenyamanan bagi konsumen. Tetapi, di saat yang bersamaan, konsumen seakan melepaskan haknya untuk meninjau dan mengetahui bagaimana pangan yang ia konsumsi dipersiapkan dan dikemas karena diserahkan kepada pihak ke-3; pengirim.

“Dibutuhkan regulasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dengan mampu menjamin keamanan pangan, menciptakan rasa aman dan kepercayaan sekali lalu mendukung tumbuhnya sektor ini dan mendukung e-commerce di Indonesia. Contohnya, era ini belum ada regulasi sahih terkait traceability atau keterlacakan distribusi bertabur dari petani ke konsumen ( farm to fork ) yang dapat memetakan risiko dan mengatasi masalah keamanan bertabur jika terjadi, ” ujar Ira, Kamis (6/8/2020).

Layanan pesan antar makanan online diperkirakan tumbuh 11, 5% di setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Penjualan makanan berkontribusi sebesar 27, 85? ri total penjualan e-commerce di dalam 2018, menjadikannya kategori terbesar di dalam transaksi e-commerce .

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tarikh, terutama di masa pandemi. Pelaksanaan berbagai kebijakan pembatasan sosial memproduksi konsumen lebih nyaman berada dalam tempat masing-masing.

Layanan pesan antar makanan online , selain memperluas alternatif dan kenyamanan bagi konsumen, serupa menciptakan kesempatan ekonomi bagi penjual dan pengirim. Namun, hal tersebut juga menciptakan tantangan keamanan bertabur bagi konsumen yang berbeda daripada transaksi secara langsung.

Ia menjelaskan, tanggungan untuk standar keamanan pangan, sertifikasi pra-pasar, dan pengawasan pasca-pasar terletak pada BPOM, Kemenkes, dan pemerintah kota/kabupaten, yang juga belum efektif implementasinya.

Lihat Pula

Metode pendaftaran yang rumit, salah satunya, membuat perusahaan-perusahaan kecil tidak memasukkan usaha makanan/restoran mereka sebelum mendatangi pasar online . Sementara itu, kurangnya kapasitas dan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah menghambat pengawasan pasca-pasar yang efektif.

Untuk memperkuat pola keamanan pangan untuk layanan pesan antar online , pemerintah kota dan kabupaten harus mengurangi hambatan, salah satunya terkait pendaftaran, sebagai persyaratan untuk menghunjam ke pasar bagi perusahaan rasio rumah tangga/kecil.

Jalan sertifikasi pra-pasar harus sederhana, menyampaikan pengetahuan pada pedagang tentang standar keamanan pangan, dan memfasilitasi penilikan dan penelusuran masalah keamanan pangan.

“Pemerintah perlu membawabawa sektor swasta dalam penyusunan regulasi karena sektor swasta merupakan pihak yang terlibat langsung dalam servis ini. Kemampuan teknis platform online beserta inisiatif yang telah mereka lakukan secara mandiri bisa menjadi informasi yang berguna saat perumusan regulasi. ”

“Selain tersebut, kita juga bisa belajar best practices dari Uni Eropa dan Tiongkok yang mengutamakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan rintisan keamanan pangan, ” pungkasnya.