Amerika hingga Australia Tolak TikTok, Dengan jalan apa Indonesia?

Praktik video pendek TikTok menjadi aplikasi terpopuler di kalangan anak muda atau milenial belakangan ini. Tapi baru sekarang terasa dampak sejak penggunaan TikTok yang memiliki hubungan kuat dengan China. TikTok diluncurkan oleh perusahaan yang berbasis pada ibu kota China, Beijing, Bytedance Technology, pada 2018.

TikTok juga menjadi salah mulia generasi awal aplikasi asal China yang sukses di luar jati, dengan lebih dari 1, enam juta penggunanya ada di Australia. Anggota Parlemen Australia sebelumnya telah menyerukan pengawasan yang lebih besar terhadap TikTok terkait praktik pengumpulan data, karena terkait dengan kepemilikan China.

Mengapa orang begitu khawatir sama TikTok?

Keterangan apa yang dikumpulkan TikTok?


TikTok telah dikhawatirkan oleh banyak negara karena kemungkinan data yang terkumpul diberikan ke Pemerintah China.

Reuters: Dado Ruvic

Seperti sebesar aplikasi lainnya, TikTok mengumpulkan masukan penggunanya, termasuk detail informasi karakter, data ponsel, kontak, dan lokasi Anda

“Seperti penggunaan lain, mereka memanen informasi tentang apa yang Anda suka dan tidak suka. Aplikasi ini mau mengambil data Anda. Tapi sejenis pun Facebook, dan Instagram, ” kata Dr Belinda Barnet, pembimbing di Swinburne University, Melbourne.

Ia berpendapat praktik pengumpulan data yang dilakukan semua perusahaan teknologi besar perlu peraturan, bukan hanya TikTok. Tapi, kepemilikan TikTok oleh China berbeda dengan penggunaan dari perusahaan teknologi milik Amerika Serikat (AS).

Undang-Undang Intelijen Nasional 2017 China mendesak individu dan perusahaan untuk positif pemerintah menyediakan akses, kerja serupa atau dukungan dalam pengumpulan keterangan intelijen.

External Link: Berjoget mengikuti irama lagu dan efek-efek membuat TikTok menjadi populer pada kalangan anak muda.

Penasehat senior dari National Security College Australia National University (ANU), Katherine Manstead mengatakan kewaswasan ini beralasan.

“Risiko yang paling jelas [dengan TikTok] adalah Partai Komunis China dapat memaksa TikTok untuk menganjurkan data yang mereka punya, ” katanya.

Menurut Katherine, TikTok diberi insentif untuk memobilisasi data untuk alasan komersial, yang mana informasi ini juga mampu bernilai bagi pemerintah China.

General Manager TikTok Australia, Lee Hunter mengatakan perusahaannya tak dan tidak akan membagikan petunjuk yang disimpan di Singapura dengan pemerintah asing mana pun.

“Meskipun kami sudah mempunyai kontrol untuk melindungi data pengguna, kami akan terus fokus di penambahan teknologi dan program mutakhir yang berfokus pada residensi data global, pergerakan data, dan pelestarian akses penyimpanan data di segenap dunia, ” katanya kepada ABC.

Serangan dunia kepada TikTok


Beberapa negara merusuhkan data pengguna TikTok akan dikasih ke Pemerintah China.

ABC News: Michael Clements

Kekhawatiran terhadap pengaruh China atas aplikasi tersebut telah mendapat respon dari pemerintah di segenap dunia. India memblokir akses 59 aplikasi ponsel pintar asal China pada akhir Juni, termasuk TikTok, berdasarkian “masukan yang kredibel” kalau aplikasi itu mengancam kedaulatan nasional dan privasi warga negara India.

Keputusan mengejutkan itu diambil saat terjadi peningkatan ketegangan antara India dan China, setelah bentrokan di Himalaya antara ke-2 negara awal bulan itu.

Hari Selasa kemarin, TikTok mengumumkan akan menarik diri sebab Hong Kong menyusul undang-undang kebahagiaan nasional baru yang diberlakukan oleh China, yang memperluas kekuatan penjagaan di Hong Kong.

Lihat Juga

“Mengingat peristiwa baru-baru tersebut, kami telah memutuskan untuk mendiamkan operasi aplikasi TikTok di Hong Kong, ” kata juru cakap TikTok kepada Reuters.

External Link: TikTok menawarkan banyak tantangan yang bisa ditiru dan dikerjakan oleh penggunanya.

Menteri Luar Negeri Amerika Konsorsium, Mike Pompeo mengatakan Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang permintaan media sosial asal China, tercatat TikTok, karena masalah keamanan nasional.

Mr Pompeo mengucapkan kepada Fox News jika karakter Amerika boleh menggunakan TikTok “kalau Anda ingin informasi pribadi dimiliki Partai Komunis China”.

Di Australia, anggota parlemen George Christensen mengatakan TikTok dan pelaksanaan China lainnya seperti WeChat, kudu dilarang.

Senator dari Partai Buruh Jenny McAllister pula menyampaikan kekhawatiran soal TikTok & berharap mereka memenuhi undangan kongres yang ia pimpin.

Awal tahun ini, ABC mmelaporkan TikTok telah dilarang penggunaannya di kalangan personil militer Australia, kaya yang juga dilakukan Amerika Serikat.

Peraturan harusnya tidak terbatas pada TikTok


Salah satu pengguna TikTok di Australia yang menyampaikan kekecewaanya jika penggunaan ini akan dilarang.

Supplied: ABC News

Peter Micek adalah anggota kelompok advokasi hak konsumen digital, “Access Now”. Menurutnya, di satu sisi TikTok telah menjadi keluhan & bahan penyelidikan terkait perlindungan bukti global, namun ada keprihatinan yang sama pada banyak aplikasi asing.

“Australia, seperti negeri demokrasi lainnya, harus fokus di memastikan standard privasi yang berpengaruh dan penegakan perlindungan data di semua layanan media sosial, ” katanya.

Sebagai advokat senior keamanan nasional, Katherine Manstead setuju jika ada risiko dengan sama di platform lainnya.

Menurutnya campur tangan asing, penyensoran, atau informasi yang silap tidak boleh terbatas pada TikTok.

“Ada cara lain yang selain larangan. Kita mampu membuat lebih banyak persyaratan buat transparansi data, misalnya apakah masukan ini bisa diakses oleh pemerintah, atau transparansi tentang algoritma, sehingga kecil kemungkinan menguntungkan pihak asing, ” katanya.

Dia juga mengatakan ada risiko asing, termasuk pemerintah asing yang melayani akun palsu atau “bott” atau membeli data dari penyedia data yang sah.

“Ada dugaan bahwa China sedang menjemput data besar-besaran, ” katanya.

Sementara itu, pengguna TikTok Australia menanggapi kemungkinan TikTok akan dilarang di Australia dengan menyampaikan pesan ke akun twitter pada Perdana Menteri Scott Morrison.

Mereka juga mengedarkan tuntutan yang menentang pelarangan penggunaan TikTok.

Seorang pengguna mengunggah video berisi tweet palsu dengan seolah-olah berasal dari akun Perdana Menteri dengan mengatakan TikTok hendak dilarang di Australia. Video itu diberi judul “SCOMO NO!!! ”