Facebook dan Google Silakan Dipajaki, Pokok Jangan Netflix

VIVA   –  Indonesia siap mengenakan pajak untuk platform digital seperti Netflix, Facebook, dan Google melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 48 Tahun 2020. Susunan ini sedianya akan mulai diterapkan pada Juli 2020. Namun pemerintah diminta tidak gegabah menerapkan pajak digital untuk platform jual kulak barang dan jasa seperti Netflix.

Hal ini diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Menurutnya, pada platform jenis tersebut pengenaan pajak akan dibebankan ke konsumen atau pengguna platform. Sedangkan, konsumen di bisnis digital adalah konsumen yang rasional terhadap harga.

“Aturan ini kudu memperhatikan jangan sampai konsumen tukar ke platform bebas pajak. Membentuk, dunia digital sangat luas serta masyarakat dengan mudahnya membuat permintaan atau web. Nah, takutnya karakter akan pindah ke aplikasi atau web yang tidak dipungut pajak, ” kata dia kepada VIVA Tekno , Selasa, 30 Juni 2020.

Menarik dan memesona

Huda mencontohkan kelompok Indonesia akan pindah ke situs film bajakan saat Netflix dikenai pajak. Salah satu situs bajakan yang terkenal adalah IndoXXI. Web tersebut dan situs bajakan yang lain sempat menjadi pusat perhatian simpulan 2019 hingga awal 2020, dengan berujung kepada penutupan situs itu.

Lain halnya secara platform digital media sosial atau layanan pesan instan seperti Facebook atau WhatsApp, Twitter dan Google, yang menurut Huda, memang harus dikenai pajak apabila ada pembicaraan iklan yang masuk. “Ini efektif diterapkan karena praktis hanya berurusan dengan platform bersangkutan, ” jelas Huda.

Pada kesempatan terpisah, salah kepala layanan streaming yang akan dikenai pajak oleh pemerintah adalah Viu. Namun saat ditanya soal apakah aturan ini akan berdampak di dalam kenaikan harga langganan, Country Head Viu Indonesia, Varun Mehta, hanya berkata tetap berkomitmen memberikan nilai mengakui dengan harga yang atraktif.

Tagih klien

“Kami punya komitmen untuk menyampaikan nilai ( value ) yang menarik bagi pelanggan kami pada titik harga yang atraktif bagi konsumen serta satu dengan rencana bisnis jangka lama kami untuk pasar Indonesia, ” ungkapnya kepada VIVA Tekno .

Sementara itu, Head of Corporate Communications Om google Indonesia, Jason Tedjakusuma, mengaku jadi mematuhi aturan pajak digital dalam Indonesia. Ia juga akan menagihkan pajak layanan sebesar 10 tip ke klien untuk memenuhi patokan pajak pertambahan nilai yang pertama.

“Kami mematuhi dasar pajak di semua negara wadah kami beroperasi, dan terus melakukannya seiring dengan perubahan hukum retribusi yang ada. Untuk mematuhi susunan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan baru di Indonesia, jika diharuskan, kami akan menagihkan pajak servis ke klien kami di Indonesia setelah ketentuan yang relevan tiba berlaku, ” jelas Jason.