Pemeriksaan IMEI Ilegal Belum Efektif

VIVA   –  Pemerintah mengingatkan masyarakat, untuk meneroka IMEI sebelum membeli ponsel. Kejadian ini terkait pemberlakuan aturan, yang akan memblokir perangkat dengan IMEI ilegal.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung mengingatkan, hal pertama saat mau membeli ponsel adalah memeriksa cetakan IMEI yang tercantum.

“Kami sampaikan kepada konsumen, pastikan nomor IMEI yang tercantum dalam kemasan sesuai dengan jumlah kartu SIM yang digunakan, ” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2020.

Pengecekan IMEI tersebut bisa dilakukan di laman imei. kemenperin. go. id . Ojak menambahkan, konsumen juga bisa meminta penjual memeriksa dan mencoba masing-masing slot surat SIM di telepon seluler. Setelah diuji, masyarakat bisa melihat apakah ada sinyal pada ponsel dengan akan dibeli atau tidak.

Baca juga:   Baru Dipuji Mantan Menkominfo, WhatsApp Pay Bernasib Sial

Untuk pembelian secara online, Ojak juga mengingatkan masyarakat mampu membuat penjual menjamin IMEI di produk sudah tervalidasi.

“Pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI produk sudah tervalidasi, ” logat dia.

Ojak juga menyampaikan, pihak Kemendag  telah menyurati asosiasi e-Commerce Indonesia atau Idea. Dalam surat itu, Idea diminta mengingatkan pada anggotanya yang menjajakan produk handphone ,   komputer  genggam dan tablet (HKT), untuk memenuhi ketentuan terpaut aturan IMEI ilegal.

“Dengan kewajiban pencantuman IMEI, lalu terkait pemberian jaminan garansi terhadap IMEI tadi, sudah kami  surati Idea, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengaku  jika penerapan aturan IMEI yang berlaku sejak 18 April belum berjalan dengan efektif. Penyebabnya adalah, perangkat Central Equipment Identity Register atau CEIR belum beroperasi.

CEIR  merupakan alat pemrosesan data, yang mengelola informasi terkait IMEI. Plt Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Achmad Rodjih menyatakan penerapan dijadwalkan bisa berlaku efektif 24 Agustus mendatang.

“Jadwalnya 24 Agustus, bisa lebih cepat atau mundur. Diharapkan bisa berjalan efektif pengendalian di 24   Agustus, ” sekapur Achmad.