Dialog Penyamaan Tarif Telekomunikasi, Indonesia Tidak Negara Sosialis

VIVA   –  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara kasar menolak penetapan penyamaan tarif atau fixed price untuk semua operator telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sebab, implementasi satu harga untuk seluruh layanan telekomunikasi dinilai tidak mencerminkan persaingan usaha yang sehat.

“Penciptaan persaingan usaha yang bugar sudah ada di dalam UNDANG-UNDANG Persaingan Usaha. Masa kita suka mundur seperti zaman Orde Terakhir yang semua dikontrol oleh negeri? Indonesia bukan negara sosialis, ” kata Komisioner KPPU, Kodrat Wibowo, belum lama ini.

Baca: Nasib Tarif Bahan Internet di Indonesia

Ia melanjutkan, fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik, jadi jika ada pihak yang menginginkan tarif seragam maka mereka mementahkan semangat persaingan usaha yang segar. “Justru, kalau fixed price berdampak invalid bagus untuk persaingan usaha beserta bertentangan sama UU. Kami tak akan pernah setuju fixed price , ” tegasnya.

Kodrat melanjutkan, era ini layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Penetapan harga pun sudah diserahkan pada mekanisme pasar. Ini dibuktikan dengan sudah ada beberapa badan usaha dengan menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan menganjurkan tarif beragam.

“Penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia tidak barangkali diwujudkan karena terdapat juga kepelbagaian dalam hal luas wilayah yang dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator dengan operator yang lain, ” jelasnya.

Kondisi ini, sirih Kodrat, menunjukkan masing-masing operator telekomunikasi memiliki target penggelaran infrastruktur beragam antara satu dengan yang asing, kecuali, negara ambil bagian dengan menentukan target penggelaran infrastruktur pada seluruh operator dalam rangka meminimalisir perbedaan target tersebut.

“Kami hanya akan mendukung penetapan formula tarif batas atas dengan terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya supaya pelaku usaha menetapkan harga sebati harga kewajaran yang tidak merugikan masyarakat, ” ungkap dia.

Meski begitu, Kodrat mempersilakan regulator telekomunikasi, Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo), untuk membuat kaki kualitas layanan agar para operator ini dapat menetapkan harganya sebati dengan kualitas layanan yang bakal diberikan kepada masyarakat.

Karena, biaya yang dikeluarkan sebab operator dalam memenuhi standard nilai layanan adalah komponen penting dalam pembentukan harga yang nantinya bakal ditawarkan ke konsumen. “Jadi, nilai yang diberikan ke masyarakat sesuai dengan standard kualitas layanan yang akan diberikan operator ditambah secara margin yang wajar, ” paparnya.

Sementara itu, Indra  Maulana selaku Kepala Bagian Hukum  dan Kerja Sama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, mengaku tidak dalam posisi untuk memihak ke siapapun.

Menurutnya, pembangunan harus bersifat adil tak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada operator. Di satu sisi pemerintah wajib melindungi konsumen, sedangkan di sisi lainnya, pemerintah pula harus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.

“Berbeda dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dengan pembiayaan dari APBN. Infrastruktur telekomunikasi yang dinikmati masyarakat dibiayai secara mandiri oleh industri minus melibatkan APBN. Bahkan, pembiayaan USO ( Universal Service Obligation ) berasal dari iuran 1, 25 persen pendapatan per operator telekomunikasi, ” tutur Indra.