Mungkinkah China Pemilik Virus Corona?

Virus Corona jenis baru SARS-Cov-2 (COVID-19) sejauh ini sudah menginfeksi lebih dari 6, 5 juta orang di seluruh dunia, dan lebih dari 388 ribu penanggung meninggal. China, negara di mana Virus Corona jenis baru muncul akhir 2019, membagikan data sekuens virus (GSD) kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO awal Januari tarikh ini.

Langkah China ini memungkinkan laboratorium di seluruh dunia mulai menggelar perangkat tes, obat-obatan dan vaksinnya. Sejak itu pula, pecah perang propaganda terkait riset vaksin & obat Virus Corona berkobar yang dipicu oleh politik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dilaporkan, pemerintah di Washington  DC ingin mengangkangi potensi vaksin Corona, yang sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan di Jerman dalam awal pandemi COVID-19.

Siapa pemilik hak virus dan produknya?

“Sistem hukum internasional mendorong negeri2 untuk meneliti virus, sebagai sumber daya berdaulat yang bisa ditawarkan atau dipertukarkan dengan imbalan keluaran masa depan seperti vaksin“, jelas Mark Ecclestone-Turner, salah satu setia makalah mengenai isu kedulatan tempat virus kepada Thomson Reuters Foundation.

Dosen di Keele University di Inggris itu menuturkan, secara moral adalah salah, kalau berpikir seseorang punya klaim lebih kuat atas sebuah vaksin, karena mereka berasal dari negara kaya. “Kita harus keluar dari cara lawas, mereka yang meneliti virus dan mengembangkan produk kesehatannya, merupakan pemilik sumber daya itu“, papar Ecclestone-Turner.

Dia memasukkan, kita harus memandang virus serta produknya sebagai milik publik. Di mana semua orang di dunia punya klaim serta akses dengan sama pada organisme maupun produknya.

Jalan buntu kesahihan keragaman hayati

Perkara terkait kewajiban membagi data, contoh virus serta akses vaksinnya merebak di saat krisis AIDS tarikh 80-an dan wabah Ebola belum lama ini.

Indonesia pada 2007 bahkan menghentikan membagikan sampel varian virus flu burung H5N1, karena mengkhawatirkan negara-negara kaya hendak mengangkangi vaksin yang dikembangkan daripada strain tersebut, dan menjualnya dengan harga mahal ke negara bapet.

Pemerintah Indonesia gres bersedia membagikan sampel strain virus H5N1 setelah WHO memberikan sandar akan membantu mendorong produksi vaksinnya di negara miskin. Namun kudu diakui, sengketa itu menegaskan balik tantangan yang tetap ada, terpaut kebijakan membagi data ilmiah dan sampel biologis.

Lihat Juga

Sementara itu, Konvensi PBB tentang Keragaman Hayati dari tahun 1992 serta Protokol Nagoya dari 2012 mengenai akses dan pembagian makna, keduanya mengakui kedaulatan negara pada sumber daya genetik, dan tak ada kewajiban hukum untuk membelah, bahkan dalam situasi darurat kesehatan tubuh sekalipun.

“Tidak adanya kewajiban hukum yang tegas buat berbagi data, menciptakan jalan bingung dalam hukum internasional dan tadbir, dan menghambat respons pandemi serta kemajuan ilmiah“, tulis Ecclestone-Turner di dalam jurnal ilmiah Science edisi bulan Mei.

Pertanyaan melanggar siapa pemilik data, bukan hanya data ilmiah saja, mencuat di saat krisis virus corona, di saat sejumlah negara meluncurkan teknologi untuk melacak penyebaran virus. Para pakar hak digital mengatakan, situasi itu menginvasi privasi dan meningkatkan penolakan.

Kewajiban berbagi data dan sampel

Pandemi Virus Corona memperburuk ketidakadilan yang sudah ada. Dan mengungkap ringkihnya kelompok yang terpinggirkan, tercatat warga miskin di perkotaan, warga asli dan pekerja migran, demikian laporan kelompok pembela hak asasi manusia (HAM).

Renggangan yang menganga antara negara makmur dan misikin makin kentara di semua hal, muai dari sarana karantina sampai ke tindakan sandaran. Gagasan paspor imunitas, bahkan menambah ketakutan warga, karena ini menyerahkan hak siapa saja yang boleh bepergian atau bekerja, dan menambah dalam ketidakadilan.

Inilah mengapa peranan WHO kini sangat penting, dan harus menjamin urusan berbagi data dan pengetahuan terkait COVID-19 secara global. Kebutuhan kaum harus diprioritaskan di atas kepandaian untuk membayar, demikian tuntutan bertambah 150 akademisi, mantan kepala negeri dan pejabat PBB dalam suatu surat terbuka yang dirilis bulan lalu.

WHO selalu sudah meluncurkan “Covid-19 Technology Access Pool“ yang didukung institusi internasional lain dan sekitar 30 negara, dengan tujuan supaya teknologi pengerjaan vaksin, tes, perawatan serta teknologi kesehatan lainnya bisa diakses seluruh orang.

Di saat krisis Virus Corona COVID-19, bahkan banyak contoh berbagi data serta sampel dengan cepat. Namun di sisi lain, krisis juga semakin menjelaskan, adanya sejumlah negara yang masih tidak bersedia melepaskan kedaulatanya atas sumber daya genetik patogen serta sekuens data genetik yang terkait dengan itu. (as/pkp) Reuters