Tragis! PRT Dipecat lewat WhatsApp, Real Lagi Virus Corona

Dipecat lewat aplikasi pengirim pesan, dirumahkan tanpa digaji, lalu tidak mampu tunjangan hari raya (THR) atau pesangon, para pekerja rumah nikah (PRT) kini berjuang untuk menetap hidup hari demi hari dalam lilitan utang di tengah kerasnya tekanan hidup di Jakarta.

Mereka harus membayar sewa kontrakan, listrik, air, cicilan, santap sehari-hari, hingga membantu keluarga pada kampung,

Tidak adanya kerangka hukum untuk melindungi PRT kerap disebut sebagai akar masalah. Mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal sehingga berada dalam kawasan gelap yang menimbulkan apa yang disebut pengamat ketenagakerjaan `perbudakan modern`.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengaku belum menerima laporan pemecatan sepihak para PRT di tengah wabah virus corona dan meminta para pekerja itu untuk melapor agar negeri bisa hadir memberikan fasilitas kepada mereka.

Sementara itu, DPR menyebut telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang mangkrak 15 tahun ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas dan diharapkan akan segera disahkan di akhir masa sidang ketiga.

Beberapa PRT berbagi kisah mereka kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, dengan jalan apa pengalaman mereka dipecat sepihak serta berjuang bertahan hidup di kerasnya Jakarta tanpa ada pekerjaan.


Merry: Kerja enam tahun, di-PHK sepihak lewat WhatsApp

Merry, bukan nama sebenarnya, telah bekerja sebagai pengasuh anak selama enam tahun di salah satu tanggungan selebriti Indonesia.

Asam manis perlakuan keluarga itu ia terima dengan ikhlas walaupun ia bekerja tanpa adanya kontrak kerja. Namun, akibat pandemi virus corona, ia dipecat sepihak hanya mencuaikan WhatsApp.

Merry hanya mendapat upah delapan hari kegiatan dan tiga hari lembur dalam bulan Maret tanpa THR atau pesangon.

“Saya berkorban dan kerja susah payah. Datang ke rumah mereka jam setengah 7 pagi, pulang jam 8-9 malam. Saya memberikan hati kami, dan sayang dengan anak itu. Tapi langsung dilupakan begitu saja, terus diblokir WA saya. Lara banget.

“Seperti menjemput kesempatan dalam kesempitan banget. Ana perantau, butuh makan, bayar sewa kontrakan, biaya anak. Tapi diperlakukan seperti ini, ” katanya.

Merry yang kala itu mendapatkan gaji Rp3 juta mulai bulan bersama Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) akan menuntut haknya yang diabaikan, diawali dengan jalur mediasi serta mungkin akan memikirkan untuk menempuh jalur hukum.

“Saya memperjuangkan hak saya bukan untuk saya semata. Tapi untuk pelajaran bagi mereka, para majikan buat tidak semena-mena dengan para pekerja karena kami juga manusia, awak bekerja profesional, ” katanya.


Sri Herni: Pemasukan nol, utang jutaan rupiah

Sri Herni diberhentikan dari pekerjannya pada Maret lalu sebagai pengasuh anak di keluarga awak negara asing yang pulang ke negaranya akibat wabah virus corona.

Sudah tiga bulan ia menganggur. Dua bulan lebih ia habiskan untuk tinggal di kampung dan baru sepuluh keadaan ini kembali ke Jakarta.

Sri Herni yang sudah berpisah dengan suami belasan tarikh lalu kini tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan.

Tiap bulan, ia harus membayar sewa rumah Rp700 ribu per bulan dan mengirim uang ke daerah untuk anak dan orang tuanya sebesar Rp2-3 juta per bulan. Di tabungannya, kini hanya tersisa Rp70 ribu.

“Saya tidak punya uang sedikit pun sekarang. Saya ke tempat kakak & adik saya di Pasar Minggu untuk menumpang makan. Saya juga berutang ke teman-teman, sudah Rp1 juta lebih.

“Saya sedih tapi saya harus berpengaruh menghadapi kehidupan ini. Saya hanya pasrah dan berdoa untuk bertemu kehidupan saya dan teman-teman hamba yang banyak di-PHK dengan adanya wabah corona ini. Virus belum berakhir jadi belum ada order, ” kata Sri Herni diiringi tangis.

Ponitiara: Menyambung hidup dari bantuan lingkungan vila

Sebelum wabah virus corona menghantam Indonesia, Ponitiara masih bisa bekerja sebagai PRT dalam dua tempat dengan pendapatan bertambah dari Rp4 juta per bulan.

“Kunci rumahnya diminta, saya dikasih gaji bulan itu, terus mereka bilang apresiasi. Sudah begitu saja, THR, pesangon dan lainnya tidak ada, ” logat Ponitiara.

Kini sudah tiga bulan dia tidak bekerja. Telah lima kali wawancara kerja serta tidak ada kejelasan.

“Setiap hari tiduran, nonton TV, mengobrol dengan tetangga, begitu sekadar setiap hari, ” katanya.

Kini ia beserta mulia anaknya bertahan hidup dari bantuan RT, RW, dan perkantoran di lingkungan tempat tinggal. “Mau coba jualan tapi tidak punya kendaraan, transportasi umum juga terbatas, ” tambahnya.

Bagi Ponitiara, Lebaran tahun ini sangat mengibakan, ungkapnya, “Kemarin rencana mau kembali kampung, kangen sama orang tua. Tapi keadaan begini, mau pulang juga tidak ketemu orang primitif karena harus dikarantina. Sudah bertahun—tahun saya tidak pulang, ” ujar Ponitiara sambal menangis.

Ia pun belum punya sahutan bagaimana cara membayar tagihan-tagihan kelak seperti sewa kontrakan, air, elektrik, dan mengirim uang untuk kebutuhan orang tua di kampung.

“Saya selalu berdoa semoga Covid berakhir dan semua mampu beraktivitas seperti semula, ” harapnya.


Ibu empat anak tanpa suami, Yuni: `Utang saya sudah Rp2 juta`

Yuni Sri Rahayu kini masih dapat bekerja sebagai PRT dengan upah Rp1, 5 juta per bulan. Sebelumnya, ia bisa mendapatkan sekitar Rp4, 4 juta per bulan yang berasal dibanding dua tempat kerja.

Namun, pendapatan sekarang tidak cukup karena Sri harus membayar semua kebutuhan empat orang anaknya seorang diri tanpa suami. Ia kendati kini berjualan untuk menyambung hidup.

Mulai dari tukar kontrakan Rp1, 2 juta bagi bulan, biaya sekolah anak dalam swasta Rp330 ribu, biaya dahar sehari-hari sebesar Rp50 ribu, kredit motor hampir Rp900 ribu dan cicilan telepon genggam Rp300 seperseribu.

Ia pun kini telah memiliki utang ke jodoh mencapai Rp2 juta dan hendak terpaksa kembali berutang karena penghasilannya tidak cukup.

“Lebaran tahun ini sangat menyedihkan. Cari kerja saja susah bagaimana berharap dapat THR dan lainnya. Mengandung banget tahun ini.

“Masa Covid ini saya banyak utang makanya saya harap cepat kembali normal biar gaji balik normal, dapat kerja, dan bayar utang-utang saya, ” tambahnya.


Rustinah: `PRT gampang sekali dipecat, kami tidak mampu apa-apa`

Rustinah dipecat sejak Maret lalu. Ia ngerasa sedih dan kecewa karena sanggup dengan mudah dipecat tanpa mampu menuntut hak-haknya sebagai pekerja.

“Ibu bilang, mbak tak usah telepon atau kasih kabar saya. Nanti tunggu kabar sebab saya. Saya panggil lagi ataupun tidak nanti saya kabari teristimewa, ” kata Rustinah.

Tidak ada kontrak kerja jarang Rustinah dan majikannya, dan juga dialami oleh banyak PRT yang lain.

Kesepakatan tercipta hanya dari ucapan. Artinya, tidak ada perjanjian tertulis antar kedua bagian, jika salah satu pihak melayani pelanggaran kerja.

“Kami itu seperti tidak dianggap Mas, dipekerjakan lewat ucapan dan dipecat dengan ucapan, ” katanya.

Rustinah dan keluarga memenuhi kebutuhan hidup dari bantuan sanak saudara dan pemerintah.

“Tapi tetap saya harus berutang ke saudara saya. Cicilan mesin nunggak dua bulan, bayar listrik, buat makan dan kebutuhan sehari-hari.

Lihat Juga

“Dapat gerangan bantuan dari pemerintah, tapi sedia masak kan beli gas? Memakai listrik, beli air, dan lainnya, ” tambahnya.


Survei Jala PRT: Banyak PRT dipecat dan dirumahkan

Jala PRT melakukan survei kecil terhadap sekitar 600 PRT yang terdampak pandemi.

Hasilnya, mayoritas mereka dipecat dan dirumahkan tanpa upah atau dengan risiko yang berkurang.

“Sebanyak 53 orang di-PHK. Lalu, 218 orang dirumahkan dan ongkang-ongkang pas sekali tanpa upah atau dikasih upah 25 hingga 50 persen, ” kata Lita Anggraini, Pemimpin Nasional Jala PRT.

Sisanya, mengalami kehilangan satu ataupun dua pekerjaan namun masih mampu bekerja di tengah wabah Covid-19.

Lita menambahkan, banyak dari para PRT tersebut tak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebabnya, karena PRT belum diakui jadi pekerja formal sehingga PRT tidak masuk dalam data pekerja pemerintah.

“Mayoritas PRT, KTP-nya daerah dan tinggal di praja sehingga PRT tidak terdaftar serta mengakses bansos dari pemerintah. Real mereka adalah pekerja dan masyarakat negara yang pendapatannya terendah kurun 20 hingga 30 persen lantaran UMR, ” kata Lita.

Sistem PRT: Sistem feodal menjadi `perbudakan modern`

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada Tadjudin Nur Effendi memperhitungkan perlakuan terhadap PRT adalah wujud dari perbudakan modern.

“Tuannya belum tidur, dia masih tetap kerja. Tuannya belum bentuk, dia sudah bangun. PRT tersebut jadi obyek eksploitasi. Mereka tidak ada kontrak kerja, tidak tersedia jam kerja, tidak ada perlindungan kerja, dan rawan kekerasan, kala gajinya ditahan. Diperlakukan seenak tuan. Itukan seperti perbudakan modern, ” Kata Tadjudin.

Tadjudin melanjutkan para PRT bekerja tanpa ada perlindungan kerja dan tercatat sebagai pekerjaan informal sehingga rawan terjadinya pelanggaran kerja.

“PRT tidak dibutuhkan ya telah pecat saja, segampang itu. Awak tidak usah bekerja lagi besok, selesai. Tidak ada pesangon, serta lainnya, ” katanya.

Dilihat dari sisi sejarah, sendat Tadjudin sistem PRT di Indonesia berlangsung dari era penjajahan Belanda, dengan sistem feodal yang dikuasai oleh kaum bangsawan.

“Orang dari desa, miskin, sebutan bahasa Jawa, ngenger [ikut orang lain] ngalap berkah. Jadi dibayar atau tidak yang penting mampu perlindungan secara sosial.

“Kemudian berkembang terus hingga sekarang, PRT dianggap tidak penting, dipekerjakan dari mulut ke mulut, Makin PRT itu adalah ibu-ibu sejak kampung, miskin, pendidikan rendah, wawasan terbatas yang sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab melindungi mereka, ” kata Tadjudin.

Tadjudin menambahkan, PRT yang bekerja pada kota besar dan negara lain memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemiskinan di kampung mereka masing-masing.

“Di daerah tempat PRT itu berasal, saya tanya uang yang dikirim untuk apa? Untuk pendidikan anak, kesehatan bani, biaya rumah tangga. Itu jasa besar sekali untuk perbaikan vila tangga di desa, bagi orang-orang miskin, ” tambahnya.

RUU Perlindungan PRT mangkrak?

Keluhan para PRT tersebut berujung pada satu akar permasalah yaitu belum disahkannya RUU Perlindungan PRT (PPRT) hingga saat tersebut, hampir sekitar 15 tahun mangkrak.

Dengan disahkannya RUU tersebut, PRT akan mendapatkan perlindungan dan dianggap sebagai pekerja dengan haknya dilindungi oleh UU.

“Perbudakan saja ada aturannya. Ini PRT tidak ada. Siap menurut saya RUU itu harus segera disahkan, ” katanya.

Apalagi, berdasarkan data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), jumlah PRT di Indonesia pada tarikh 2015 sekitar 4 juta orang meningkat dari tahun 2008 sebesar 2, 6 juta.

Dari jumlah tersebut, pada tarikh 2015, terdapat 3, 35 juta PRT tidak menginap, dan 683 ribu PRT yang menginap pada rumah majikan.

Lima daerah terbesar asal PRT yaitu Jawa Barat dengan 859 seperseribu orang, Jawa Timur 779 ribu orang, Jawa Tengah dengan 630 ribu, Jakarta 481 ribu, dan Banten dengan 244 ribu karakter

RUU P-PRT: Hendak dibawa ke sidang paripurna

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT di DPR Willy Aditya mengatakan, RUU PPRT dengan masuk dalam Prolegnas 2020 hendak segera dibawa ke sidang lengkap pada masa Persidangan Ketiga tahun 2020.

“Insya Tuhan masa sidang ini (RUU PRT) akan kita bawa ke paripurna. Kan sudah masuk prolegnas prioritas dan Panja-nya sudah terbentuk, ” kata Willy.

Willy yang juga menjabat sebagai Pemangku Ketua Badan Legislatif DPR ini menjelaskan RUU PPRT sangat dibutuhkan karena merupakan wadah perlindungan bagi setiap warga negara, khususnya PRT yang rentan mengalami eksploitasi & diskriminasi.

Willy menambahkan RUU ini merupakan inisiatif Baleg setelah mangkrak 15 tahun. Lengah satu kendala mengapa RUU itu tak kunjung diselesaikan karena tersedia kesenjangan kultural antara urban & rural.

“Ada ketakutan terbesar kalau PRT diformalkan oleh karena itu status mereka akan seperti apa? Lalu peran negara bagaimana? Karena selama ini proses rekrutmen lantaran mulut ke mulut, turun temurun, orang ke orang.

“Apalagi rumah tangga itu bukan perusahan, bukan objek hukum. Tapi yang utamanya adalah tentang posisi dan kedudukan dengan titik mengandung perlindungan. Itu pintu masuk biar RUU ini bisa disahkan, pelestarian termasuk PRT adalah hak sebab setiap warga negara, ” tambah Willy.

Perlindungan PRT diatur dalam Peraturan Menteri

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta serta PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi menyebut terdapat aturan hukum yang melindungi para PRT, yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Mengatur perlindungan PRT termasuk juga perusahan agensi. Namun demikian, masih ada perbedaan apresiasi apakah famili [PRT] masuk kategori tempat kerja atau tidak sehingga pengawasannya kini diserahkan kepada lingkungan.

“Artinya, jika ada [PHK] sepihak, ini tantangan kita buat melaporkan kepada aparat setempat. Pengawasannya dalam Permen itu yang dimintakan tolong ke lingkungan setempat RT, RW sampai aparat, lembaga penyalur dan dinas ketenagakerjaan kabupaten, tanah air dan provinsi, ” kata Aris.

Disinggung tentang RUU PPRT, Aris menambahkan, perlunya diperhitungan pengaruh sosial kultural di Indonesia tentang PRT.

“PRT kita yang sebelumnya bahasanya menolong, membantu, sanak saudara, terus maka harus menyediakan tempat, upah laksana di luar negeri. Secara karakter, kita belum sampai ke kian. Jadi ke depan kita memproduksi sesuatu yang ujungnya perlindungan PRT dan juga memperhatikan perlindungan untuk rumah tangga, ” kata Aris.

Kemenaker: Kami belum dapat data dan laporan

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Aris, hingga kini belum mendapatkan bahan dan informasi terkait pemecatan sepihak rumah tangga kepada PRT tersebut.

“Kita harapkan bervariasi lapisan masyarakat ketika ada masalah ketenagakerjaan itu ya mbok pada melapor sehingga pemerintah bisa tampil memfasilitasi.

“Jadi PHK sepihak itu apakah betul sebab dampak Covid, karena majikan tidak mampu membayar lagi, atau karena apa? Itukan harus dibicarakan dengan baik-baik dengan pekerja, diselesaikan secara baik-baik. Ibarat masuk baik-baik, keluarnya juga kan harus baik-baik, ” tambah Aris.

Aris pun menambahkan perselisihan kerja antar PRT dan yang memperkerjakan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan karena menyangkut urusan moral dan kemanusiaan.